Terkait Ponpes Shiddiqiyyah, Muhadjir Tetap Harus Jalan!

Terkait Ponpes Shiddiqiyyah, Muhadjir Tetap Harus Jalan!

Terkait Ponpes Shiddiqiyyah, Muhadjir Tetap Harus Jalan! – Kisruh politik dan ekonomi di dunia Pondok Pesantren (Ponpes) Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur hingga detik ini masih belum tuntas. Terbaru, salah seorang Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mulai mencari celah untuk menuntaskan segala hal yang berpotensi buruk terhadap orang banyak.

Menurut catatan CNNIndonesia, Muhadjir yang juga aktif sebagai Menteri Sosial (Mensos) dan Menteri Agama (Menag) Ad Interim tidak ingin membatasi para pejuang Ponpes untuk melakukan pembelaan. Karena baginya, dunia keagamaan di dalamnya sangat harus berkembang baik dengan atau tanpa bantuan besar.

Sepekan yang lalu, organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) kerap menjadi sorotan publik terkait masalah pendanaan terhadap Ponpes tersebut. Seperti yang diketahui bahwa beberapa pihak yang bersangkutan telah terlibat di dalamnya. Kemudian mereka ditangani pihak yang berwajib untuk dilakukan investigasi khusus.

Kegaduhan ACT menarik minat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia (Kemensos RII) untuk melakukan aksi pencabutan donasi yang telah dikeluarkan oleh Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

Dimana ijin tersebut telah tertuang dalam Kemensos RI Nomor 133HUK2022, 05 Juli 2022 terkait pemutusan ijin Pelenggaraan Pengumpulan Sumbangan terhadap Ponpes di Jakarta Selatan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Muhadjir Effendy.

“Kami tidak semena – mena dalam melakukan aksi pencabutan ijin donasi. Karena pihak kami telah melakukan berbagai macam pertimbangan untuk meninjau adanya pelanggaran sosial terhadap Petaruan Menteri Sosial. Selebihnya kami serahkan pada Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjuti sanksi hukum yang berjalan sesuai norma dan aturan,” ucap Muhadjir.

Penyalahgunaan Donasi

Kejadian tak menyangka pun telah datang dari mana saja, terutama pihak ACT yang dipercaya untuk menjadi menangani semua urusan tentang Ponpes Shiddigiyyah. Terbukti bahwa penyalahgunaan donasi tersebut mencapai 13,7% untuk keperluan operasional.

Tentunya kejadian itu dianggap melanggar ketentuan hukum yang tertuang pada Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 terkait Kegiatan Pengumpulan Sumbangan yang hanya memperbolehkan untuk mengambil keperluan tak lebih dari 10%.

Beberapa hari kemudian, pihak Kemenag terpaksa harus membekukan perijinan operasional untuk keperluan Ponpes. Karena mereka menganggap bahwa ACT merupakan dalang dari segalanya.

Salah seorang Direktur Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, Waryono angkat bicara soal kabar tersebut. Menurutnya, aksi tersebut layak dilakukan atas dasar ketidakbijakan yang bermula dari pemimpinnya, Moch Subchi Azal Tsani (Bechi).

Terkait Ponpes Shiddiqiyyah, Muhadjir Tetap Harus Jalan!

Halangi Proses Hukum

Lebih lanjut, pihak Ponpes dianggap bersalah lantaran telah menghalangi proses hukum terkait penyalahgunaan donasi. Aksi tersebut menggugah Kemensos untuk mempercepat proses investigasi dan penjatuhan sanksi terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kemenag sangat berkuasa atas segala urusan administratif dalam rangka membatasi perijinan pendanaan yang di dalamnya terjangkit kasus hukum hingga pelanggaran berat,” tegas Waryono.

Namun Muhadjir kembali menyatakan bahwa perijinan atas keberlangsungan pembangunan di bawah naungan Ponpes Shiddiqiyyah harus tetap diaktifkan. Karena tidak semua orang terlibat di dalamnya, dan kasus tersebut hanya berlaku pada pihak ACT.

Bechi yang diduga telah melakukan pencabulan atas beberapa santriwati akan menjalankan hukuman berat jika terbukti bersalah. Karena hal tersebut mencemarkan nama baik pesantren pada umumnya.

“Ponpes tersebut tetap harus berjalan. Namun untuk sementara waktu, masalah pendanaan dan donasi akan ditangani oleh pihak yang berwenang. Dan kami hanya ingin para santri dapat melangsungkan kegiatan belajar mengajar dengan tenang dan khidmat,” tutup Muhadjir.