Pembatalan Kebijakan Pemisahan Penumpang Angkot Di DKI

Pembatalan Kebijakan Pemisahan Penumpang Angkot Di DKI – Maraknya aksi pelecehan seksual yang kerap dilakukan di dalam angkutan kota atau angkot di Ibu Kota oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, membuat kaum hawa yang terpaksa mengunakan angkot sebagai penunjang mobilitasnya menjadi was-was. Terutama angkot yang berada di Bilangan Kuningan yang belakangan ini ramai dibicarakan.

Karena itu wacana Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang merencanakan kebijakan untuk pemisahan antara penumpang pria dan penumpang wanita didalam angkutan kota, guna meminimalisir tindak kejahatan pelecehan seksual disambut gembira oleh para pengguna angkutan kota. Karena jika kebijakan tersebut disahkan, maka akan semakin menambah rasa aman dan nyaman para pengguna angkutan umum.

Terutama kaum wanita yang kerap menjadi objek pelecehan seksual, yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Rencana pemisahan penumpang pria dan wanita di dalam angkot disampaikan Dinas perhubungan DKI Jakarta, menyusul dengan adanya kasus dugaan pelecehan seksual. Yang dilakuakan oleh penumpang pria terhadap penumpang wanita di dalam angkot, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dimana kejadian itu direkam oleh korban dan kasusnya sedang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan.

Diinformasikan bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah membuat petunjuk teknis atau juknis. Terkait dengan pelaksanaan penerapan tempat duduk dimana untuk penumpang pria berada di sebelah kanan sementara tempat duduk penumpag wanita berada di sebelah kiri. Namun tak lama kemudian, tepatnya pada Rabu 13 Juli 2022 Kepala Dinas Perhubungan, Syafrin Liputo memberikan keterangan bahwa rencana pemisahan penumpang pria dengan penumpang wanita di dalam angkutan umum, telah di batalkan.

“Dengan menimbang keadaan yang ada pada warga, pada wawasan pembelahan penumpang lelaki dan penumpang wanita dalam angkot sekarang ini tidak bisa dikerjakan.” Kata Syafrin Liputo Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dalam keterangannnya.

Sebagai gantinya Safrin membentuk POS Sahabat Perempuan dan Anak atau POS SAPA. Dimana nantinya akan ditempatkan nomor aduan 112 di sejumlah moda transportasi milik pemerintah Jakarta. Tidak hanya layanan nomor aduan, Syafrin Liputo juga memastikan akan memasang kamera pengawas atau CCTV di berbagai titik. Seperti di stasiun, halte dan di kendaraan umum.

Tak hanya itu, Syafrin juga memastikan para pengemudi yang tergabung dalam program Jaklingo sudah mendapat pendidikan dan pelatihan yang memuat kurikulum cara bertindak dalam menghadapi keadaan darurat. Untuk saat ini layanan Pos SAPA telah tersedia di 23 halte Transjakarta, 13 stasiun MRT, dan 6 stasiun LRT. Pemerintah berencana Pos SAPA ini kan terus ditambah, hingga merambah ke layanan angkutan kota.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Alasan di batalkannya rencana pemisahan tempat duduk di angkot sesuai jenis kelamin adalah karena sebagian besar pengguna angkutan kota ini adalah para perempuan. Sehingga apabila kebijakan ini diterapkan kapasitas untuk perempuan akan semakin berkurang di dalam angkutan kota.

Padahal jumlah penumpang perempuan lebih banyak dari pada penumpang laki-laki. Karena itu kebijakan pemisahan tempat duduk penumpang untuk meminimalisir tindak pelecehan seksual ini dinilai kurang efektif.
pembatalan-kebijakan-pemisahan-penumpang-angkot-di-dki
Pengamat transportasi dan aktivis HAM, Cecep Handoko atau yang akrab di panggil Ceko. Mengapresiasi keputusan pemerintah unuk membatalkan wacana pemisahan tempat duduk penumpang di angkutan kota yang berdasarkan pada jenis kelamin.

Dirinya menilai kebijakan pemisahan tempat duduk penumpang ini tidak efektif dalam mencegah tindak pelecehan seksual yang kerap terjadi di angkutan kota. Menurutnya langkah Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang membentuk Pos SAPA yang dilengkapi dengan nomor aduan 112 bisa menjadi solusi , pencegahan tindak kejahatan pelecehan seksual.

Meskipun kebijakan pemisahan tempat duduk penumpang angkutan kota sesuai gender dibatalkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta menghimbau agar masyarakat tidak takut untuk menaiki angkutan kota yang ada di Ibu Kota. Hal itu ia sampaikan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak dengan mencoba menaiki angkot di kawasan Stasiun Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu 13 Juli 2022.

Riza juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI saat ini tengah membahas upaya kebijakan agar masyarakat tetap aman saat menggunakan angkutan kota. Salah satu yang tengah diupayakan adalah penerapan sanksi untuk para pelaku pelecehan seksual di angkutan kota.

Selain sanksi yang tengah diupayakan politisi dari partai Gerinda itu juga meyakini adanya sanksi sosial, seperti diviralkan juga merupakan bentuk sanksi yang berat. Bahkan menurutnya sanksi sosial ini lebih berat jika dibanding dengan penjara. Namun sansksi penjara juga penting untuk diterapkan.

Namun di sisi lain Wakil Gubernur DKI Juga mengakui adanya peningkatan kasus pelecehan seksual di Ibu Kota pada 2022. Jika dibandingkan dengan kasus yang serupa pada 2020 dan 2021. Berdasarkan catatan pada 2020 terdapat delapan kasus pelecehan seksual. Tujuh kasuh pelecehan seksual pada tahun 2021. Dan lima belas kasus pelecehan seksual pada Januari hingga Juli 2022. Angka ini berdasar pada laporan P2TP2A, yaitu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

Dengan adanya peningkatan kasus pelecehan seksual yang signifikan, Wakil Gubernur DKI Jakarta meminta agar masyarakat lebih berhati-hati saat menggunakan angkutan kota yang ada di Ibu Kota. Selain itu Wakil Gubernur DKI Jakarta juga meminta agar masyarakat Ibu Kota memberanikan diri apabila menjadi korban dari aksi pelcehan seksual. Atau jika menyaksikan tindakan pelecehan seksual. Masyarakat bisa melapor aksi tersebut dengan menghubungi call center 112.